Pelatihan Kerjasama Pemerintah dan Swasta ini juga disebut dengan pelatihan PPP Domestik yang merupakan kerjasama antara Program Pelatihan MPKD UGM dengan Pusbindiklatren Bappenas. Pelatihan diselenggarakan sejak tanggal 4 hingga 15 Juli 2011.
Pelatihan ini diselenggarakan dengan latar belakang bahwa infrastruktur merupakan salah satu prasyarat pokok bagi perkembangan kegiatan ekonomi nasional dan wilayah. Ketersediaan infrastruktur yang baik akan memperlancar aktivitas ekonomi wilayah dan nasional. Kebutuhan mendesak untuk percepatan penyediaan infrastruktur di Indonesia karena problem “infrastructure backlog” sebagai dampak krisis multi dimensi 1997 – 2002.
Keterbatasan sumber dana pemerintah Indonesia selanjutnya mendorong kebijakan untuk mengikut sertakan peran swasta dalam penyediaan infrastruktur melalui model pendekatan PPP/KPS (Public Private Partnership/Kerjasama Pemerintah Swasta). Pendekatan PPP di bidang infrastruktur pada saat ini menjadi semakin populer di Negara Maju dan Negara yang Sedang Berkembang. Pendekatan PPP di bidang infrastruktur relatif masih baru dan variasi kebijakan maupun implementasinya sangat tajam diantara berbagai sektor, tergantung dari karakter serta cara pandang masing-masing sektor.
Pada saat ini, pemerintah Indonesia bersama-sama dengan swasta dan beberapa lembaga keuangan internasional, sedang mengembangkan model PPP dalam penyediaan infrastruktur yang “tepat” dan sesuai dengan prinsip-prinsip “good governance”. Proses ini tidak dapat dilakukan secara instant, namun membutuhkan waktu yang panjang karena kompleksitas yang dihadapi dalam proses penyiapan maupun implementasi proyek PPP. Proses sosialisasi pendekatan PPP, peningkatan kapasitas kelembagaan/SDM pada tingkat nasional dan daerah serta “knowledge development” merupakan salah satu prasyarat keberhasilan kebijakan dan implementasi PPP.