MPKD UGM. Kota Yogyakarta merupakan pusat pemerintahan dan pusat perekonomian utama di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pertumbuhan ekonomi telah memicu perkembangan Kota Yogyakarta dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang tersebar di seluruh wilayah. Kondisi ini telah menarik banyak pendatang untuk mencari pekerjaan dan bermukim.
Peningkatan jumlah pendatang ke Kota Yogyakarta menyebabkan terjadinya peningkatan permintaan fasilitas permukiman, sedangkan lahan untuk permukiman di Kota Yogyakarta terbatas dengan harga yang semakin mahal. Kondisi ini menyebabkan sebagian besar penduduk memilih tempat permukiman di luar Kota Yogyakarta dimana harga tanah masih lebih terjangkau. Tesis ini disusun oleh : Yohanes Nunung Dwi Saputro NIM : 12/343836/PTK/08798. Pembimbing Utama : Muhammad Sani Roychansyah ST., M.Eng., D.Eng. Pembimbing Pendaping : Ir. Suryanto, MSP.
Pada tahun 2002, Pemerintah Kabupaten Bantul merencanakan Kawasan Bantul Kota Mandiri (BKM) sebagai kota satelit yang bertujuan untuk mengantisipasi urban sprawl Kota Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan implementasi kebijakan pemerintah dalam rangka mewujudkan Kawasan BKM, dan (2) mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan implementasi kebijakan dalam pengembangan Kawasan BKM selama periode 2003 – 2013.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Input informasi didapatkan dengan melakukan wawancara yang bersifat eksploratif dan bersifat mendalam (in-depth interview) terhadap subyek-subyek amatan yang memiliki peranan terhadap pengembangan Kawasan BKM.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Bantul belum berhasil dalam mengembangkan Kawasan BKM sesuai Masterplan BKM. Program utama berupa kerjasama dengan PT. Perwita Karya dengan membentuk konsorsium PT. BKM telah gagal dalam mengembangkan Kawasan BKM, sedangkan kebijakan pengembangan Kawasan BKM sebagai Kawasan Siap Bangun (Kasiba) justru mempunyai kendala-kendala pada awal implementasi kebijakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan implementasi kebijakan pengembangan Kawasan BKM terdiri dari faktor internal dalam implementasi kebijakan yaitu:
- Alokasi sumber daya yang kurang mencukupi,
- Kurang adanya keterpaduan hierarkis antara lembaga pelaksana,
- Komitmen yang kurang dari pelaksana,
- Perencanaan kurang terinci,
- Pilihan mitra kerja kurang tepat dan
- Pengawasan yang lemah.
Sedangkan faktor eksternal yang ikut mempengaruhi kegagalan implementasi kebijakan adalah:
- Kondisi geografis yang berbukit-bukit,
- Aksesibilitas yang rendah dan
- Timing yang tidak tepat.
Untuk mengembangkan Kawasan BKM lebih lanjut, Pemerintah Kabupaten Bantul perlu melakukan review Masterplan BKM yang dilengkapi penjabaran pembagian peran pihak-pihak terkait, dan kajian kelayakan serta paket-paket investasi yang menarik bagi pihak swasta.
Pembaca web MPKD UGM silahkan untuk berbagi tulisan dan tanggapan yang bersifat positif dan membangun. Untuk komentar silahkan anda masukan di bawah tulisan atau anda bisa menyebarkan tulisan ini dengan mengklik ikon bagikan ini dan beri penilaian dengan like this. Anda juga bisa masuk di page mpkd dengan alamat sebagai berikut : Page MPKD UGM. Serta kunjungi juga groupnya MPKD di Magister Perencanaan Kota & Daerah di facebook. Pembaca yang budiman selain melalui google drive, naskah publikasi ini bisa juga di akses melalui website : http://etd.ugm.ac.id.