Tahun ini Program Pelatihan Perencanaan Kota Daerah, Magister Perencanaan Kota dan Daerah Universitas Gadjah Mada kembali akan menyelenggarakan pelatihan mandiri dengan jadwal sebagai berikut Agenda Program Pelatihan MPKD 2011
Untuk mendaftarkan, silahkan menghubungi
Sekretariat Program Pelatihan MPKD – UGM
Prolat MPKD UGM/ Esti Hidayati : 08112501277
email: prolat.mpkd@gmail.com
Jln.Grafika No.2 sekip Yogyakarta 55231
Tlp: (0274) – 580095,580101
fax: (0274) – 580852
Berikut adalah FORMULIR PENDAFTARAN


Acara ini terselenggara dengan dukungan penuh dari pengelola MPKD UGM, dihadiri oleh pak Bobi dan mbak Putri.
Permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah di era desentralisasi adalah lemahnya koordinasi dan sinergi proses perencanaan pembangunan yang menimbulkan ketidakefektifan proses perencanaan dan cenderung menciptakan kesenjangan sosial-ekonomi antara lokal dan regional. Salah satu hal yang signifikan sebagai penyebab adalah kapasitas stakeholder dalam melakukan perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan ekonomi lokal. Di sisi lain, saat ini pemerintah daerah tidak hanya diharapkan berfungsi sebagai koordinator dan pembuat kebijakan, tetapi juga dituntut untuk mempunyai jiwa dan semangat kewirausahaan agar dapat merangkul kelompok masyarakat usaha baik individual maupun badan usaha (stakeholder). Untuk itu Pusbindiklatren Bappenas merancang pelatihan Regional Economic Development Supports (REDS) untuk meningkatkan kualitas SDM dan memperkuat daya saing perkonomian. Pelatihan dirancang sejalan dengan program nasional Revitalisasi Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah. Pelatihan ini secara umum bertujuan untuk meningkatkan kompetensi para perencana di bidang pengembangan ekonomi regional di tingkat kabupaten/kota dan provinsi, khususnya untuk meningkatkan kompetensi perencana pemerintah dalam penyusunan rencana pengembangan ekonomi regional (action plan) yang SMART; lebih melibatkan stakeholder melalui perencanaan partisipatif; meningkatkan kemampuan mengimplementasikan action plan dan mengubah action plan menjadi dokumen perencanaan (RKPD dan RPJMD); serta merintis pembentukan REDS Center (Expert Pool) di tingkat Provinsi, dengan meningkatkan keterlibatan perguruan tinggi dan pelaku usaha lokal.
Keterbatasan sumber dana pemerintah Indonesia akhir-akhir ini mendorong kebijakan untuk mengikut sertakan peran swasta dalam penyediaan sarana dan prasarana public. Hal ini dapat dilaksanakan melalui model pendekatan Public Private Partnership (PPP). Seperti yang telah diketahui, pendekatan PPP di bidang sarana dan prasarana publik menjadi semakin populer di negara maju dan negara yang sedang berkembang. Di Indonesia, pendekatan PPP di bidang ini relatif masih baru. Pemerintah bersama dengan swasta dan lembaga keuangan internasional sedang mengembangkan model PPP yang tepat dan sesuai dengan prinsip good governance. Proses ini tentu saja tidak dapat dilakukan secara instan. Dibutuhkan waktu yang panjang menghadapi kompleksitas yang dihadapi dalam proses persiapan dan implementasi proyek PPP. Variasi kebijakan dan teknik implementasi yang tajam untuk dilaksanakan pada sektor harus memperhatikan karakter serta cara pandang masing-masing sektor.